TIMES JAYAPURA, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemadanan data tunggal sosial ekonomi (sosek) yang akan menjadi acuan kebijakan nasional. Untuk itu, Presiden Prabowo meminta jajaran menteri dan kepala lembaga untuk menuntaskan proses tersebut pada Desember 2024.

"Presiden mengarahkan untuk dimatangkan, dimantapkan lagi, sehingga nanti akan diterbitkan data tunggal sosial ekonomi," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa saat ini data kesejahteraan sosial masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Beberapa di antaranya adalah Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Bappenas, serta data yang dikelola Kemenko PMK dan PT PLN.

Badan Pusat Statistik (BPS) memegang peran dalam pemadanan data tersebut. BPS akan merekonsiliasi dan mengkonsolidasi data dari berbagai sumber tersebut. Setelah proses selesai, data akan dikembalikan ke masing-masing kementerian/lembaga untuk digunakan dalam program-program strategis.

Presiden pun meminta jajarannya untuk mematangkan data sosial tersebut sehingga pemerintah memiliki data tunggal yang dipergunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan proses pembangunan, termasuk untuk program penurunan dan pengentasan kemiskinan.

"Diharapkan Desember ini sudah selesailah. Diharapkan, paling tidak," kata Mensos.

Data tunggal itu juga akan dipergunakan pemerintah dalam menyalurkan subsidi maupun bantuan sosial secara nasional dengan tepat sasaran.

Dengan begitu, pemerintah akan memiliki data tunggal yang valid, akurat, dan dapat diantisipasi dinamikanya pada 2025.

"Setiap data bersifat dinamis. Ada yang lahir, wafat, naik kelas, atau turun kelas. Nantinya akan dibahas bagaimana mengantisipasi hal tersebut," ujar Mensos. (*)